Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pentingnya penegakan hukum internasional, khususnya dalam buat perlindungan hak-hak pihak yg lemah. " Penegakan hukum internasional sangatlah utama buat perlindungan pihak yg lemah dari perlakuan semena-mena pihak yg berasa kuat ", pungkasnya dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, Kamis (17/5).
Debat terbuka yg ambil bahasan 'Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security' di selenggarakan di Markas Besar PBB, New York. Jadi peluang buat Indonesia utk mengingatkan bahwa warga dunia merupakan konstiuen dari Dewan Keamanan PBB.
Oleh sebab itu, Menlu RI mengedepankan pentingnya Dewan Keamanan PBB mobilisasi mandatnya dalam wujudkan perdamaian serta keamanan internasional dengan jadi area dari pemecahan serta bukan hanya area dari masalah tersebut.
" Jadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB utk bekerja sama sesuai hukum internasional, mengimplementasikan seluruh prinsip serta resolusi yg dibuat biar tak seperti saat ini, dimana menjadi contoh, banyak resolusi perihal Palestina yg dibuat tak diimplementasi, kata Retno, didepan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.
Penataan serta arsitektur daerah menjadi building block, seperti ASEAN, menurut Retno di antaranya utk tercapainya perdamaian serta kestabilan global. ASEAN udah banyak berperan dalam membuat ekosistem perdamaian serta kestabilan di daerah Asia Tenggara, dengan mendahulukan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue serta win-win solution. Perdamaian di daerah ini tentu berperan dalam wujudkan perdamaian serta keamanan global.
Baca Juga: hukum di indonesia
" ASEAN senantiasa jadi garda paling depan dalam wujudkan perdamaian bukan hanya di Asia Tenggara akan tetapi juga di Indo-Pasifik, kata dia.
Dalam pertemuan itu, Retno juga menyinggung tentang insiden serangan teroris di Surabaya. Di tekankan bahwa Indonesia tak takut pada terorisme serta tak lagi berikan area buat ekstrimisme serta terorisme.
Ia mengajak semua anggota PBB utk berhimpun dalam meningkatkan pendekatan global yg komprehensif dalam memerangi terorisme serta ekstrimisme.
Artikel Terkait: motif ekonomi
Debat terbuka ini di selenggarakan dibawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB serta di pimpin oleh Presiden Polandia. Tertulis 12 petinggi satu tingkat Menteri juga 74 negara anggota PBB turut juga dalam debat terbuka ini.
Bahasan debat terbuka yg diusung Polandia dilatarbelakangi oleh jadi lebih meningkatnya jumlah pelanggaran kepada hukum internasional yg cuma bakal melahirkan perseteruan serta krisis.
Oleh maka itu, pertemuan ini dikehendaki mampu mengingatkan anggota PBB utk terus-menerus mobilisasi kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional serta Piagam PBB.
留言列表
